by

Istilah “New Normal” Direvisi Pemerintah?

Penggunaan diksi New Normal selama pandemi Covid-19 dianggap sulit dipahami publik. Akibatnya, pemerintah mengubah diksi menjadi adaptasi kebiasaan baru.

“Diksi new normal, dari awal diksi itu segera ubah. New normal itu diksi yang salah dan kita ganti dengan adptasi kebiasaan baru,” kata Yurianto dalam acara peluncuran buku Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemi karya Saleh Daulay secara virtual, Jumat (10/7/2020).

Istilah New Normal memang telah digunakan beberapa kali oleh pemerintah. Bahkan, istilah itu juga sering dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya, ketika mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota yang ingin memperkenalkan fase normalitas baru. Presiden meminta otoritas regional untuk berhati-hati dan mengkaji dengan baik fase new normal.

“Apabila ini terkendali dan masuk ke new normal atau masuk ke normal, saya minta juga tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Ada prakondisi untuk menuju ke sana,” ujar Presiden saat berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, pada 25 Juni lalu.

Sering Digunakan

Seperti yang diketahui, new normal menjadi istilah baru setelah Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk “berdamai” dengan Covid-19.

Presiden menggunakan istilah “berdamai” karena sejauh ini tidak ada vaksin yang ditemukan untuk virus corona. Pada saat yang sama, presiden meminta masyarakat untuk tetap produktif di tengah-tengah wabah.

“Bahwa Covid-19 itu ada, dan kita terus berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif, karena adanya Covid-19 menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan,” kata Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, pada 8 Mei lalu.

Penggunaan istilah ini, lanjutnya, harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah kasus penularan di masyarakat. Protokol kesehatannya yakni termasuk penggunaan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun.

“Ya, artinya jangan kita menyerah, hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Ke sananya yang disebut the new normal. Tatanan kehidupan baru,” imbuh Bey.

Disamping itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, mengatakan new normal adalah adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. “Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah,” kata Wiku kepada Kompas.com, pada Mei lalu.

Penggunaan diksi new normal juga digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya, ketika Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei lalu.

Salah satu kalimat yang dituangkan dalam bagian Latar Belakang menyatakan bahwa “”Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.”

“Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal),” imbuh peraturan tersebut.

Tak Relevan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bisa dikatakan sebagai pejabat pemerintah paling awal yang mengakui bahwa ia menghindari penggunaan frasa “new normal”. Menurutnya, istilah “new normal” tidak relevan dengan konteks Covid-19. Istilah ini diciptakan oleh Roger McNamee dalam buku berjudul The New Normal: Great Opportunities in a Time of Great Risk (2004).

Menurut Muhadjir, istilah dalam buku tersebut merupakan cara mengajari bagaimana mengambil keuntungan ketika orang lain kesusahan. “Itu kan dia memberi contoh bagaimana memanfaatkan momen-momen ekonomi krisis tapi dia dapat keuntungan besar,” kata dia.

“Kalau itu digunakan jadi dasar mengajari kita, ya kacau. Jadi harus hati-hati. Kalau istilah untuk gagah-gagahan boleh, tapi jangan sampai makna dan semangat di dalam istilah itu kita gunakan,” lanjutnya.

Selain itu, tidak ada istilah new normal dalam Undang-Undang mengenai kebencanaan. Adapun, istilah yang digunakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Direvisi

Yuri mengatakan bahwa, istilah “new normal” tidak cukup dipahami oleh publik. Ini karena orang hanya fokus pada kata “normal“. Itulah sebabnya pemerintah mendefinisikan ulang istilah ini menjadi adaptasi kebiasaan baru.

“Dan kemudian yang dikedepankan bukan new-nya, tapi normal-nya. Padahal ini sudah kita perbaiki dengan adaptasi kebiasaan baru,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriphastuti. Menurut dia, masyarakat sulit memahami konsep new normal karena adanya unsur bahasa asing.

“Pemahaman menggunakan ‘new normal‘ sendiri, karena ada unsur bahasa asingnya, kemudian tidak mudah dipahami,” kata Brian dalam diskusi Polemik bertema ” Covid-19 dan Ketidaknormalan Baru” di MNC Trijaya, Sabtu (11/7/2020).

Bahkan, katanya, istilah new normal harus dipahami secara keseluruhan yaitu beradaptasi pada situasi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

“Jadi yang ditonjolkan bukan situasinya, tapi perilaku kita yang harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi,” jelas Brian.

“Perilaku yang bisa membatasi atau menghindari transimisi persebaran lebih lanjut dari orang ke orang supaya tidak terinfeksi atau terpapar virus ini,” ungkap dia.

Hingga Minggu (12/07/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat bahwa sejak 2 Maret 2020, 75.699 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 35.638 pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali dinyatakan negatif Covid-19. Jumlah pasien yang meninggal meningkat sebanyak 71 orang, sehingga jumlah total menjadi 3606 orang.

Sumber : https://nasional.kompas.com/

Kategori Terkait